MASALAH EKONOMI DI INDONESIA SAAT INI

Di tahun politik sekali pun yang dianggap tahun yang penuh ketidakpastian, ekonomi RI masih terus bergeliat. Namun, ada beberapa masalah utama perekonomian Indonesia yang bakal mengahambat keberlangsungan ekonomi secara umum dan khususnya dunia usaha.

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Persero Ismed Hasan Putro mengatakan, ada 4 masalah besar yang dapat menghambat perekonomian Indonesia, salah satunya adalah utang luar negeri Indonesia yang membumbung tinggi. "Utang luar negeri kita tinggi sekali lebih dari Rp 2.000 triliun," kata dia saat ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (23/3/2014).

Selain masalah utang, anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digelontorkan pemerintah mencapai di atas Rp 300 triliun. Angka ini sangat membebani pemerintah. Sebaiknya, kata dia, anggaran yang disediakan untuk subsidi BBM dialihkan untuk infrastruktur yang membangun. "Subsidi BBM di atas Rp 300 triliun. Ini harusnya dialihkan saja ke infrastruktur di Sulawesi misalnya atau Sumatera akan lebih membangun. Berhenti memperbesar porsi subsidi, subsidi yang menikmati orang di Jakarta, Jepang dan Korea karena kendaraan mereka laku," ungkapnya.

Di samping itu, tingginya angka impor pangan di atas Rp 300 triliun juga menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sudah saatnya Indonesia mandiri pangan. Impor pangan sudah lebih dari Rp 300 triliun. Indonesia sudah seharusnya tidak bergantung pada impor. Sumber daya alam kita banyak, mungkin kayak gandum memang kita belum bisa menghasilkan banyak tapi yang lain-lain seperti beras itu kan kita bisa menghasilkan sendiri.

Hal lain soal kesenjangan ekonomi. Jurang antara si kaya dan si miskin terlampau tinggi padahal jarak tempat tinggal tidak terlalu jauh. Jurang kemiskinan masih banyak contohnya di Banten dan terkaya di Menteng, padahal jarak dari Banten ke Menteng itu tidak lebih dari 2 jam. Di Menteng pakai jas yang mahal tapi masih banyak yang telanjang di Jambi, Papua, ini PR bagi presiden soal kesenjangan ini bisa diperkecil.

Di tempat yang sama, Chairman Sahid Group Sukamdani Sahid Gitosardjono meminta kepada pemerintahan baru untuk mempersiapkan sumber daya manusia melalui peningkatan anggaran pendidikan dalam APBN.

Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN bukan saja bersaing dalam komoditas tapi juga manusianya. Jadi pemerintah harus menganggarkan dana pendidikan lebih dari 20% dalam APBN supaya SDM kita bisa unggul, berbudaya dan bersaing dengan negara lain

APBN DALAM PENYELAMATAN DAN PEMBANGUNAN

BBM (Bahan Bakar Minyak) merupakan hasil pengolahan minyak mentah yang dapat diproduksi menjadi avtur, mogas (motor gas) atau yang dikenal dengan bensin, solar, avgas, minyak tanah, termasuk LPG. Dari jenis BBM tersebut yang disubsidi oleh pemerintah antara lain bensin, solar, dan LPG. Bensin dan solar disubsidi untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat sedangkan LPG yang bersubsidi diperuntukkan rumah tangga. Produk BBM bersubsidi tersebut merupakan produk vital yang mempengaruhi perekonomian negara dalam hal ini mempengaruhi harga barang di masyarakat.

Konsumsi BBM yang tinggi serta harga minyak mentah yang kian tinggi disinyalir merupakan faktor penyebab membengkaknya anggaran negara untuk mensubsidi BBM. Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak banyak memberikan dampak signifikan baik pada masyarakat maupun penyelamatan anggaran negara yang kerap jebol akibat subsidi BBM berlebihan sehingga sangat membebani APBN.

Beberapa pakar dan pengamat ekonomi mengatakan bahwa subsidi BBM saat ini sangat membebani APBN dan pada kenyataannya menjadi batu sandungan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data yang bersumber dari Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 subsidi energi Indonesia lebih besar daripada subsidi non-energi. Subsidi energi dalam hal ini adalah subsidi BBM dan listrik, yang paling tinggi adalah subsidi BBM.

Harga minyak mentah dunia yang fluktuatif turut mempengaruhi anggaran negara yang dibebankan untuk pos subsidi BBM. Tercatat tahun 2007 subsidi BBM yang dikeluarkan mencapai 83,7 triliun (16,6 % dari total APBN) , yakni mencapai 2,5 kali lipat subsidi listrik dan non-energi. Angka ini pada tahun 2008 terus merangkak naik hingga 139 triliun (20,1% dari total APBN)  untuk subsidi BBM. Beruntung di tahun 2009 harga minyak mentah dunia turun sehingga dapat menyelamatkan anggaran negara yang cukup signifikan.

Menurut Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, pernah mengatakan penghematan subsidi yang diperoleh dari menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi sebagian besar dipergunakan menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hatta juga mengungkapkan bahwa, Penghematan itu sebagian besar untuk menutup defisit. Jadi sebetulnya tidak ada ruang yang terlalu besar untuk kita gunakan tahun ini, tapi tahun depan nanti sudah lebih ada space kita yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Dilihat dari konsep pemenuhan kebutuhan masyarakat, jelas bahwa kebutuhan mendasar seperti kesehatan dan pendidikan tentu harus menjadi prioritas utama pemerintah. Ketiganya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang imbasnya akan memajukan bangsa. Maka dari itu perlu memangkas anggaran subsidi BBM dialihkan ke sektor lain yang lebih urgent seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, diperlukan infrastruktur transportasi yang memadai dan nyaman sebagai langkah kebijakan dari pengurangan anggaran BBM subsidi tersebut. Masyarakat menengah ke bawah membutuhkan sarana transportasi publik yang murah dan nyaman. Kenijakan seperti itu dinilai lebih memihak kepada rakyat kecil ketimbang pemerintah harus menggelontorkan anggaran yang besar untuk subsidi BBM yang penggunaannya lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas dengan banyaknya mobil pribadi menggunakan BBM bersubsidi.

Dibutuhkan keberanian pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam mengatasi efek negatif lonjakan harga minyak dunia terhadap keseimbangan APBN.  Menaikkan harga BBM merupakan salah satu wujud langkah strategis itu. Keputusan untuk menaikkan harga BBM memang merupakan kebijakan yang tidak popular secara politik. Akan tetapi, jika pemerintah tidak menempuh langkah itu, maka beban subsidi di dalam APBN akan terus membengkak.

Memang, apabila pemerintah mengurangi subsidi BBM dengan melakukan penaikkan harga akan terjadi kenaikan harga-harga umum barang yang membawa tambahan beban bagi golongan berpenghasilan rendah. Karena itu, pemberian dana kompensasi guna melindungi penduduk miskin terkena dari dampak kenaikan harga BBM menjadi relevan untuk dilakukan oleh pemerintah.  Dana itu dapat diambil dari pertambahan penerimaan harga BBM yang dinaikkan tersebut.

Kebijakan kenaikan harga BBM dan pemberian dana kompensasi untuk melindungi penduduk miskin merupakan gabungan yang paling rasional untuk dilakukan saat ini dalam rangka merespons lonjakan harga minyak dunia. Jika dua hal itu mampu dilakukan pemerintah dengan baik dan cermat, maka potensi gejolak sosial dan keuangan sosial akan dapat diminimalisasi.

Masyarakat tentu juga berharap pemerintah sebagai pelopor kebijakan ini dapat berniat sungguh-sungguh dan melaksanakan kebijakan tersebut untuk menghemat BBM bersubsidi yang semakin membebani APBN. Perlu kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dalam menghemat penggunaan BBM, sehingga langkah pemerintah ini dapat dirasakan manfaatnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

PENANAMAN MODAL ASING UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Penanaman modal merupakan salah satu komponen dalam melakukan proses pembangunan suatu negara. Dengan adanya penanaman modal, dana pembangunan akan semakin meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel makroekonomi yang memiliki pengaruh nyata terhadap penanaman modal asing di Indonesia.

Penanaman modal asing dapat memberikan keuntungan cukup besar terhadap perekonomian nasional, misalnya menciptakan lowongan pekerjaan bagi penduduk tuan rumah sehinga dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup, menciptakan kesempatan bekerja sama dengan perusahaan lokal sehingga mereka dapat berbagi manfaat, meningkatkan ekspor sehingga meningkatkan cadangan devisa negara dan menghasilkan alih teknologi.

Sebagai negara berkembang, Indonesia tentunya masih memiliki banyak masalah yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang lainnya. Seperti mengurangi tingkat kemiskinan, mengatasi ketidak merataan pendapatan, mengurangi tingkat pengangguran, kecukupan pangan bagi seluruh warga negara, dan sebagainya.

Berangkat dari hal tersebut, Indonesia masih harus bekerja keras guna mengatasi permasalahan yang ada demi meningkatkan kesejahteraan penduduk. Salah satu cara adalah dengan memanfaatkan dana yang besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional ini akan digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara meningkatkan  jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, mengembangkan teknologi yang mutakhir, dan pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, Indonesia masih belum mampu menyediakan dana pembangunan tersebut. Disamping berupaya untuk menggali pembiayaan dalam negeri, pemerintah juga mengundang sumber pembiayaan lainnya yaitu dari luar negeri, yang salah satunya adalah Penanaman Modal Asing Langsung

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI KENAIKAN BBM

Beberapa waktu nan lalu, pemerintah Indonesia menyampaikan planning kebijakan buat menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Mengetahui planning kenaikan tersebut, timbul majemuk reaksi dari masyarakat. Sebagian besar reaksi tentu ditujukan buat menolak kebijakan tersebut. Penolakan terhadap planning kenaikan ini dimaksudkan buat menghindari kenaikan harga-harga kebutuhan lain nan sangat dipengaruhi oleh kenaikan BBM, seperti kenaikan pada harga-harga biaya transportasi umum, kenaikan harga bahan pokok, dan berbagai harga kebutuhan hayati lainnya.

Harga-harga tersebut ikut mengalami kenaikan sebab setiap kebutuhan tersebut menggunakan bahan bakar minyak sebagai bahan produksi maupun proses distribusi. Sehingga, ketika harga BBM meningkat akan berpengaruh terhadap harga-harga lainnya.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak dunia, meski demikian berkaitan dengan kebijakan harga, Indonesia masih mengikuti patokan harga minyak dunia. Kebijakan harga nan ditetapkan pemerintah saat ini ialah penyesuaian harga minyak global lalu dibantu dengan subsidi BBM.

Subsidi ditujukan buat membantu meringankan masyakat tak mampu agar mereka bisa memenuhi kebutuhan BBM. Melalui subsidi BBM ini, perusahaan minyak milik negara Pertamina membuat premium, sebagai BBM bersubsidi, dijual dengan harga nan terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah. Sementara pertamax, sebagai BBM dengan harga nan lebih mahal, dengan tujuan pasar kalangan menengah ke atas.

Pada kenyataannya, pembelian premium masih banyak dilakukan oleh kalangan menengah ke atas. Hal ini menjadikan target subsidi menjadi tak sinkron atau salah sasaran. Sehingga, muncul pendapat bahwa nan menikmati subsidi BBM lebih banyak ialah kalangan-kalangan bermobil. Negara pun akhirnya harus mengeluarkan subsidi nan lebih besar.

Senin, 17 November 2014 yang lalu, Presiden Jokowi telah memutuskan dan menetapkan bahwasanya BBM dinaikkan mulai pukul 00.00 tanggal 18 November 2014. Kebijakan pemerintah yang terbilang cukup cepat dan tegas ini pastilah mengundang banyak kontroversi, pro dan kontra dimana-mana. Para mahasiswa turun ke jalan berorasi menuntut kenaikan BBM tersebut. Supir-supir angkot, bus, dan angkutan lainnya mogok kerja bersama-sama. Contohnya di daerah terdekat kita, Solo, bus-bus melakukan mogok kerja tanggal 18 November 2014 kemarin, dampak dari mogok kerja ini pun dirasakan oleh para pelajar dan mahasiswa yang kesehariannya berangkat ke tempat menuntut ilmu dengan naik bus, kesulitan mencari bus yang masih beroperasi. Namun, mogok kerja ini tidak berlangsung lama, mereka mengakhiri mogok kerja setelah tarif penumpang dinaikkan.

Kebijakan Pemerintah yang terlalu cepat ini memang memukul semua pihak tanpa terkecuali, bahkan DPR pun merasa dibingungkan dengan adanya kebijakan ini. Kenapa kebijakan yang begitu penting dan melibatkan seluruh aspek kehidupan ini tidak menyertakan alasan yang konkret dan jelas? Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tanpa subsidi ini tidak sejalan dengan harga minyak dunia yang justru mengalami penurunan. Apalagi tahun lalu harga BBM baru dinaikkan pada Juni 2013. Kenaikan harga BBM saat ini yang mencapai Rp. 2000 benar-benar membebani masyarakat Indonesia, terutama kalangan masyarakat menengah dan ke bawah.

Alasan dari kebijakan pemerintah ini karena membebani APBN sehingga terjadi defisit APBN. Pemerintah tidak seharusnya menyalahkan defisit APBN karena beban dari subsidi BBM semata. Penurunan target pendapatan negara yang tidak sebanding dengan kenaikan beban belanja negara juga menjadi penyebab munculnya masalah defisit APBN. Mungkin juga APBN yang membengkak ini dikarenakan pula oleh piutang negara yang semakin membengkak. Jadi, tidak seharusnya untuk mengurangi APBN pemerintah langsung membuat kebijakan menaikkan harga BBM. Hal ini justru sangat memberatkan bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, dan bisa memicu meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Jika kebijakan ini terlanjur berjalan, apa yang bisa dilakukan rakyat? Demonstrasi yang tidak didengar, pendapat yang tidak diterima, bahkan tindakan yang tidak dipedulikan lagi, maka rakyat hanya bisa patuh. Menurut saya berdemonstrasi itu tidak salah karena itu merupakan cara penyaluran aspirasi, tetapi dengan aksi-aksi semacam itu tidak akan merubah pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM.

Dengan kenaikan pulsa saja kita tidak ada protes apa-apa, tapi kenapa dengan kenaikan harga BBM kita harus protes? Padahal kedua-duanya sama pentingnya. Walaupun harga BBM naik, kita masih bisa dan mampu untuk membelinya, seperti kenaikan harga BBM tahun lalu kita masih bisa membelinya. Karena sesungguhnya rezeki itu sudah ada yang mengatur, kita hanya perlu berusaha.

Kita patut bersyukur BBM premium ini masih bisa kita rasakan, lebih baik menaikkan harga BBM daripada kita melihat tulisan “Maaf bensin habis”. Bayangkan saja jika di tiap-tiap pos bensin ditutup karena BBM habis. Nah bagaimana kalau itu terjadi? Apakah kita semua harus mengendarai mobil yang memakai pertamax? Ini lebih tidak mungkin lagi, yang ada akan memperburuk kemacetan dan kemiskinan

Harapan nya dari kebijakan pemerintahan dapat membuahkan hasil yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan menjadi awal perubahan yang baik bagi Negara kita. Jika pemerintah memang berpihak pada rakyat kecil dan ingin menyelamatkan tidak seharusnya membuat kebijakan yang menurut saya kurang adil untuk rakyat kecil ini. Seharusnya pemerintah melakukan pengalihan penggunaan BBM ke gas secara merata, yang harganya terjangkau masyarakat karena lebih murah sehingga tidak perlu lagi di subsidi. Dan lebih menjaga industri migas agar tidak dikuasai Negara asing. Sehingga stok BBM untuk Indonesia aman. Faktanya, saat ini sebanyak 85 persen industri migas dikuasai oleh negara asing.

Jika pemerintah ingin menyelamatkan rakyat, cukuplah untuk menaikkan harga BBM tetapi janganlah menaikkan pula harga bahan-bahan pokok yang menjadi konsumsi primer bagi rakyat Indonesia. Karena jika harga bahan pokok naik, rakyat akan semakin terbebani, rakyat semakin sengsara, terutama rakyat kecil, dan kemiskinan akan meningkat.