TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh Negara yang sedang berkembang namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaan nya hanya terletak pada proporsi besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi serta tingkat kesulitan mengatasi nya sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan semakin besar pula tingkat kesulitan mengatasinya. Kemiskinan itu sendiri adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin yaitu orang yang tidak sejahtera atau bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.

Di Indonesia sendiri ada 2 masalah besar yang dihadapi yaitu kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Faktanya pada tahun 1976 – 1981 menunjukan tingkat kemiskinan didaerah perkotaan dan pedesaan, dengan kecenderungan angka dibawah garis kemiskinan turun lebih tajam di daerah pedesaan. Tahun 1981 diperkirakan terdapat 40.6 juta orang Indonesia dibawah garis kemiskinan, dimana 31.3 juta orang diantaranya berada di wilayah pedesaan, dan 9.3 juta sisanya ada diwilayah perkotaan. Antara tahun 1976 – 1981 itu lah yang merupakan tahun tahun bonanza minyak, penurunan angka kemiskinan rata rata pertahun menurut BPS adalah 5.6%. Setelah 1981, pendapatan Indonesia dari ekspor minyak mulai turun, dan pemerintah menghadapi serangkaian kebijakan yang didesain untuk peningkatan ekspor non minyak, melakukan verifikasi dasar pajak dalam negeri, menarik lebih banyak investasi asing, melakukan deregulasi sektor keuangan dan juga meningkatkan efisensi sektor perusahaan publik.

Tahun 1987-1996, terjadi penurunan angka garis kemiskinan yang lebih lambat. Hal ini terutama terjadi di daerah pedesaan, sedangkan pada tahun 1976-1987 jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan di daerah pedesaan menurun hampir 7% per tahun, dan antara 1987 – 1996, tingkat penurunan angka kemiskinan tiap tahun melambat menjadi hanya sekitar 3% per tahun. Antara tahun 1993 dan 1996, hasil Gini koefisien terhadap pengeluaran per kapita di daerah perkotaan Indonesia meningkat 0,33- 0,36; di daerah pedesaan meningkat hanya sedikit, dan tetap jauh lebih rendah dari daerah perkotaan. Peningkatan kemiskinan relatif di daerah daerah pedesaan juga jauh lebih rendah. Pada tahun 1996, jumlah penduduk di desa yang pengeluarannya di bawah setengah pengeluaran rata-rata, mencapai setengah dari jumlah penduduk di perkotaan. Ada juga bukti bahwa sejak pertengahan 1980-an mekanisme yang mempromosikan sebuah distribusi pendapatan yang egaliter di daerah pedesaan, mungkin berjalan kurang efektif di bandingkan pada dekade 1975-1985. 

Pengalaman dari tahun 1987-1999 menunjukan bahwa elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi menurun di Indonesia. Dengan kata lain, pertumbuhan yang cepat pada tahun 1987-1999 disertai dengan peningkatan ketidakmerataan, terutama di daerah perkotaan, dan peningkatan ketidakmerataan ini mengurangi dampak pertumbuhan pada penurunan tingkat kemiskinan. Pada tahun 1996, 43% dari penduduk miskin berada di luar Jawa dan Bali. Lebih dari 20% berada di Kalimantan, Sulawesi dan kepulauan bagian timur (NTT, NTB, Timor Timur dan Maluku). Tampaknya masih banyak yang meragukan teori yang mengatakan bahwa sektor pertanian yang relative terbelakang ditambah lagi dengan kepemilikan tanah yang sempit merupakan faktor utama yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di daerah pedesaan. Kemudian setelah perkembangan jaman dari yang sudah sudah pada tahun 2011 hingga 2012 cenderung menurun. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 29.13 juta orang yang berkurang 0.89 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2011 yang berjumlah 30.02 juta orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama tahun 2011 – 2012 penduduk miskin di daerah perkotaan dan pedesaan masing masing turun 399.5 ribu orang dan 487 ribu orang.

Upaya pengentasan kemiskinan di daerah akan dapat terwujud bila terbangunnya serta melembaganya jaringan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dari tiga pilar yang ada di daerah, yaitu Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan kelompok peduli (LSM, swasta, perguruan tinggi, ulama/tokoh masyarakat, dan pers).