APBN DALAM PENYELAMATAN DAN PEMBANGUNAN

BBM (Bahan Bakar Minyak) merupakan hasil pengolahan minyak mentah yang dapat diproduksi menjadi avtur, mogas (motor gas) atau yang dikenal dengan bensin, solar, avgas, minyak tanah, termasuk LPG. Dari jenis BBM tersebut yang disubsidi oleh pemerintah antara lain bensin, solar, dan LPG. Bensin dan solar disubsidi untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat sedangkan LPG yang bersubsidi diperuntukkan rumah tangga. Produk BBM bersubsidi tersebut merupakan produk vital yang mempengaruhi perekonomian negara dalam hal ini mempengaruhi harga barang di masyarakat.

Konsumsi BBM yang tinggi serta harga minyak mentah yang kian tinggi disinyalir merupakan faktor penyebab membengkaknya anggaran negara untuk mensubsidi BBM. Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak banyak memberikan dampak signifikan baik pada masyarakat maupun penyelamatan anggaran negara yang kerap jebol akibat subsidi BBM berlebihan sehingga sangat membebani APBN.

Beberapa pakar dan pengamat ekonomi mengatakan bahwa subsidi BBM saat ini sangat membebani APBN dan pada kenyataannya menjadi batu sandungan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data yang bersumber dari Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 subsidi energi Indonesia lebih besar daripada subsidi non-energi. Subsidi energi dalam hal ini adalah subsidi BBM dan listrik, yang paling tinggi adalah subsidi BBM.

Harga minyak mentah dunia yang fluktuatif turut mempengaruhi anggaran negara yang dibebankan untuk pos subsidi BBM. Tercatat tahun 2007 subsidi BBM yang dikeluarkan mencapai 83,7 triliun (16,6 % dari total APBN) , yakni mencapai 2,5 kali lipat subsidi listrik dan non-energi. Angka ini pada tahun 2008 terus merangkak naik hingga 139 triliun (20,1% dari total APBN)  untuk subsidi BBM. Beruntung di tahun 2009 harga minyak mentah dunia turun sehingga dapat menyelamatkan anggaran negara yang cukup signifikan.

Menurut Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, pernah mengatakan penghematan subsidi yang diperoleh dari menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi sebagian besar dipergunakan menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hatta juga mengungkapkan bahwa, Penghematan itu sebagian besar untuk menutup defisit. Jadi sebetulnya tidak ada ruang yang terlalu besar untuk kita gunakan tahun ini, tapi tahun depan nanti sudah lebih ada space kita yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Dilihat dari konsep pemenuhan kebutuhan masyarakat, jelas bahwa kebutuhan mendasar seperti kesehatan dan pendidikan tentu harus menjadi prioritas utama pemerintah. Ketiganya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang imbasnya akan memajukan bangsa. Maka dari itu perlu memangkas anggaran subsidi BBM dialihkan ke sektor lain yang lebih urgent seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, diperlukan infrastruktur transportasi yang memadai dan nyaman sebagai langkah kebijakan dari pengurangan anggaran BBM subsidi tersebut. Masyarakat menengah ke bawah membutuhkan sarana transportasi publik yang murah dan nyaman. Kenijakan seperti itu dinilai lebih memihak kepada rakyat kecil ketimbang pemerintah harus menggelontorkan anggaran yang besar untuk subsidi BBM yang penggunaannya lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas dengan banyaknya mobil pribadi menggunakan BBM bersubsidi.

Dibutuhkan keberanian pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam mengatasi efek negatif lonjakan harga minyak dunia terhadap keseimbangan APBN.  Menaikkan harga BBM merupakan salah satu wujud langkah strategis itu. Keputusan untuk menaikkan harga BBM memang merupakan kebijakan yang tidak popular secara politik. Akan tetapi, jika pemerintah tidak menempuh langkah itu, maka beban subsidi di dalam APBN akan terus membengkak.

Memang, apabila pemerintah mengurangi subsidi BBM dengan melakukan penaikkan harga akan terjadi kenaikan harga-harga umum barang yang membawa tambahan beban bagi golongan berpenghasilan rendah. Karena itu, pemberian dana kompensasi guna melindungi penduduk miskin terkena dari dampak kenaikan harga BBM menjadi relevan untuk dilakukan oleh pemerintah.  Dana itu dapat diambil dari pertambahan penerimaan harga BBM yang dinaikkan tersebut.

Kebijakan kenaikan harga BBM dan pemberian dana kompensasi untuk melindungi penduduk miskin merupakan gabungan yang paling rasional untuk dilakukan saat ini dalam rangka merespons lonjakan harga minyak dunia. Jika dua hal itu mampu dilakukan pemerintah dengan baik dan cermat, maka potensi gejolak sosial dan keuangan sosial akan dapat diminimalisasi.

Masyarakat tentu juga berharap pemerintah sebagai pelopor kebijakan ini dapat berniat sungguh-sungguh dan melaksanakan kebijakan tersebut untuk menghemat BBM bersubsidi yang semakin membebani APBN. Perlu kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dalam menghemat penggunaan BBM, sehingga langkah pemerintah ini dapat dirasakan manfaatnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.